Mahasiswa Unnes Dikembalikan ke Orang Tua, Gegara Laporkan Rektor ke KPK?

Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rodiyah, mengeluarkan surat pemberitahuan pengembalian pembinaan moral karakter mahasiswa bernama Frans Josua Napitu kepada orang tuanya.

Frans merupakan mahasiswa yang pekan kemarin mendatangi KPK untuk melaporkan Rektor Unnes terkait dugaan korupsi.

Rodiyah menjelaskan, dikeluarkannya surat tersebut bukan serta-merta karena Frans melakukan pelaporan ke KPK, namun karena pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan pihak kampus ternyata tidak berdampak.

Padahal, menurutnya, Frans juga sudah menandatangani surat pernyataan terkait sikapnya sebagai mahasiswa untuk menjaga reputasi kampus.

“Pimpinan Fakultas Hukum Unnes telah berusaha menyampaikan informasi dan undangan kepada orang tua Frans Josua Napitu, namun tidak hadir. Menimbang dan memperhatikan fakta tersebut dan berdasarkan Pasal 7 UU No 20 Tahun 2003 kami memutuskan mengembalikan mahasiswa bernama Frans Josua Napitu kepada orang tua,” kata Rodiyah di Dekanat Fakultas Hukum Unnes, Senin (16/11/2020).

Ia menjelaskan, pimpinan Fakultas Hukum Unnes bersama tim pengembang karakter mahasiswa telah melaksanakan pembinaan akademik dan moral karakter kepada Frans. Menurut Rodiyah, Frans juga sudah mendapatkan nasihat dan peringatan dari pimpinan.

“Saudara Frans sudah dapat nasihat dan peringatan terutama keterlibatan simpatisan Papua merdeka, tapi saudara Frans mengabaikan,” jelasnya.

Baca Juga :  Hebat! Kampus Ini Gelar Wisuda di Puncak Gunung Marapi
Loading...

Terkait proses pembinaan yang dikembalikan kepada orang tua, Rodiyah menjelaskan, Frans yang kini masuk semester 9 tidak perlu melakukan kewajibannya selama 6 bulan termasuk soal SPP. Frans sebenarnya merupakan mahasiswa bidik misi, namun sesuai aturan, negara membiayai peserta bidik misi sampai semester 8.

“Semua aktivitas tunda. Berarti tidak bayar SPP juga jadi semua berhenti,” tegasnya.

Dekan juga menegaskan jika hal itu bukan mencabut status kemahasiswaan Frans, namun lebih kepada pembinaan yang dilakukan oleh orang tua yang akan dilihat perkembangannya dalam 6 bulan.

“Setelah 6 bulan nanti ada dewan etik universitas,” katanya.

Surat bernomor T/7658/UN37.1.8/KM/2020 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unnes itu dikirim kepada orang tua Frans hari ini. Sementara itu Frans mengaku belum melihat surat tersebut.

“Belum ada sama sekali,” kata Frans singkat saat dimintai konfirmasi soal surat dari Dekan Fakultas Hukum Unnes tersebut via chat.

Diberitakan sebelumnya, Rektor Unnes Fathur Rokhman dilaporkan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pelapor adalah mahasiswanya, yakni Frans Josua Napitu.

Laporan terhadap Rektor Unnes dibenarkan oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Ali memastikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti KPK.

Baca Juga :  Hebat! Kampus Ini Gelar Wisuda di Puncak Gunung Marapi

“Terkait laporan masyarakat tersebut setelah kami cek benar telah diterima KPK,” kata Ali, kepada wartawan, Jumat (13/11).

Ali mengatakan langkah awal KPK menindaklanjuti laporan itu adalah dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan penelaahan. Menurut Ali, verifikasi dan penelaahan dilakukan guna menentukan apakah laporan tersebut masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

“Apabila kemudian setelahnya ditemukan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup, maka KPK tentu akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai ketentuan UU yang berlaku,” ujar Ali.

“KPK menyadari peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting, untuk itu masyarakat yang mengetahui adanya dugaan Tipikor dapat melaporkan kepada KPK melalui Pengaduan masyarakat atau call center KPK di nomor 198,” sambungnya.

Sementara itu, Frans Josua selaku pelapor mengatakan transparansi dan antikorupsi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan lembaga. Khususnya di perguruan tinggi negeri, yang merupakan salah satu lembaga negara.

Frans menyebut bahwa ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran yang dinilai janggal di kampusnya. Hal itu memunculkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang didasari hasil observasi yang dilakukan oleh dirinya.

Baca Juga :  Hebat! Kampus Ini Gelar Wisuda di Puncak Gunung Marapi

“Komponen yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa baik sebelum dan di tengah pandemi COVID-19,” ujar Frans.

Dihubungi terpisah, pejabat Humas Unnes Muhamad Burhanudin mengaku Rektor Unnes belum mengetahui materi aduan yang dilaporkan ke KPK. Menurutnya, dalam proses penggunaan keuangan, Unnes menaati asas aturan yang berlaku.

“Alhamdulillah Unnes mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 tahun. Pak Rektor yakin pihak KPK akan profesional dalam menangani setiap aduan yang ada,” katanya.

Menurut Burhanudin, tata kelola keuangan Unnes menerapkan prinsip zona integritas dan transparansi. Bahkan, kata dia, setiap tahun Unnes selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Inspektorat dan BPK.

“Pak Rektor mengikuti arah dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tata kelola kampus yang sehat dan alhamdulillah Unnes telah memperoleh WTP 10 kali berturut-turut. Kami percaya KPK lembaga yang kredibel dan telah memiliki mekanisme profesional terhadap setiap laporan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: detik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *